Sigerpos.com | Kota Metro – Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso membantah tudingan adanya praktik jual beli ijazah dalam program kuliah gratis yang bekerja sama dengan Universitas Islam Lampung (Unisla). Ia memastikan tidak ada perkuliahan instan lima hingga enam bulan seperti yang dituduhkan dalam sejumlah pemberitaan.
βYang namanya jual beli ijazah itu enggak ada. Program kuliah gratis ini kerja sama pemerintah daerah dengan beberapa perguruan tinggi dan itu benar-benar terwujud. Alhamdulillah,β ujar Bambang saat ditemui usai pelantikan pejabat di lingkungan Pemkot Metro, Senin, 23/2/2026.
Ia menegaskan, sebelum dilantik sebagai wali kota, dirinya telah mengundurkan diri dari posisi ketua yayasan yang menaungi Unisla yang dulu dikenal denga nama IAI Agus Salim.
Menurut Bambang, kerja sama kuliah gratis dilakukan secara terbuka. Namun, dari sejumlah perguruan tinggi di Metro, hanya Unisla yang menyatakan kesediaan melaksanakan program tersebut.
βKalau bukan Unisla ya boleh saja. Tapi yang mau hanya Unisla. Kita punya kontrak kerja samanya. Program ini khusus untuk warga Kota Metro, bukan untuk warga luar Metro,β imbuhnya.
Bambang menyebut saat ini sekitar 400 mahasiswa aktif tercatat dalam program tersebut dan wajib mengikuti perkuliahan reguler.
βAda sekitar 400 mahasiswa dan semuanya wajib kuliah. Mereka warga Metro. Kalau tidak libur, silakan dicek. Mereka benar-benar kuliah,β katanya.
Terkait tudingan adanya biaya Rp3,5 juta untuk memperoleh ijazah dalam waktu singkat, Bambang menyebut narasi itu tidak masuk akal.
βDisebut Rp3 jutaan, kok alangkah murahnya. Kalau benar jual beli ijazah, masak segitu,β katanya.
Ia menegaskan, program kuliah gratis memiliki batas usia bagai pesertanya dan bukan kelas karyawan atau kelas khusus yang fleksibel.
“Dan memang yang untuk program 100 persen gratis ini ada batas usinya. Jadi bukan program kuliah karyawan, program kuliah dai, dan mereka harus kuliah reguler. Penekannya justru itu,” jelasnya.
Menurut Bambang, saat ini dimungkinkan kuliah dengan kelas online dan juga ada kelas khusus bagi karyawan. “Bahkan bekerja sekarang bisa dijadikan SKS,” ujarnya.
Polemik ini bergulir panas karena menyentuh reputasi kepala daerah dan kredibilitas perguruan tinggi swasta di Bumi Sai Wawai. Meski tak begitu mempersoalkan isu yang berkembang, Bambang mengaku sedikit menyesalkan informasi yang keluar justru berasal dari dalam pemangku kebijakan.
“Jadi menurut saya, kalau ada berita seperti itu ya monggo saja ya. Apa ada unsur kesengajaan, ya mungkin sedikit saya sesalkan kenapa harus keluar dari seorang ibu wakil wali kota,” ungkapnya.
Di kesempaan itu, Bambang kembali memastikan program kuliah gratis Pemkot Metro tidak menggunakan anggaran pemerintah.
“Kita mestinya bersyukur loh, ada perguruan tinggi swasta yang mau bekerja sama. Tidak ada dana APBD atau APBN yang digunakan. Sekali lagi, tidak ada jual bei ijazah. Program ini kerja sama resmi pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Mahasiswanya kuliah reguler dan benar-benar berjalan,β tambahnya. (*)
