Asa Wali Kota Metro Saat Gubernur Lampung Tinjau Jalan Pattimura

Sigerpos.com | Kota Metro – Belum lama berselang, sebuah video viral di media sosial: sebuah mobil terguling di ruas Jalan Pattimura Kota Metro. Jalan vital penghubung Bumi Sai Wawai dan Kabupaten Lampung Tengah itu memang kondisinya mengenaskan. Lubang menganga hampir di sepanjang ruas kanan-kiri, kecelakaan yang kerap terjadi, dan caci maki warga di dunia maya yang tak henti-henti.

Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso bukan tak paham keresahan warganya. Keselamatan pengguna jalan terancam saat melintas di jalan berlubang. Ia pun gerilya melobi karena kewenangan ruas Jalan Pattimura memang milik Pemerintah Provinsi Lampung.

“Kalau enggak diperbaiki, saya bisa ‘digebukin’ warga Metro Utara,” ujarnya setengah berseloroh di satu kesempatan. Di balik kalimat ringan itu terselip kegelisahan yang sungguh-sungguh. Ruas jalan Metro-Punggur itu memang masuk wilayah paling utara Kota Metro. Masyarakat hanya mengerti jalan itu ada di kotanya, tanpa mau paham kewenangannya milik provinsi.

Di sinilah paradoks kepemimpinan daerah. Seorang wali kota dituntut menyelesaikan persoalan yang tak seluruhnya berada dalam genggamannya. Ia memikul harapan publik, sementara otoritas dan anggaran sering kali berada di meja yang lain.

Awal 2026 bukan waktu yang ramah bagi kepala daerah. Pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD). Kota Metro kehilangan sekitar Rp161 miliar. Pemerintah Provinsi Lampung lebih besar lagi, sekitar Rp600 miliar. Angka-angka itu bukan cuma deret nominal, ia menjelma menjadi proyek yang tertunda, prioritas yang dipangkas, dan janji politik yang terancam menguap.

Padahal, Jalan Pattimura bukan sekadar jalur penghubung antardaerah. Ia adalah nadi ekonomi warga. Truk logistik, pedagang kecil, pekerja harian, hingga anak sekolah—semuanya bergantung pada badan jalan yang selama ini lebih banyak lubang daripada tambalan.

Di musim hujan, genangan air menutup cekungan aspal, menjebak pengendara dalam risiko yang tak selalu bisa ditebak. Nyawa bisa melayang hanya karena roda terperosok di lubang yang tak terlihat.

Jika ada warga Metro yang paling ingin jalan di kotanya mulus, mungkin Bambang Iman Santoso orangnya.

Keinginan itu bukan semata demi menunaikan janji kampanye. Ia lebih dari soal elektabilitas. Setiap kecelakaan yang viral, setiap unggahan warganet yang menyertakan foto jalan dengan lubang menganga, seperti mengetuk pintu nurani seorang pemimpin: apa lagi yang bisa saya lakukan?

Kabar perbaikan memang sempat berembus jelang pengesahan APBD Provinsi Lampung 2026. Kerusakan Jalan Pattimura bergema di gedung DPRD Lampung. Namun, pemangkasan TKD membuat publik kembali sangsi. Apakah jalan itu hanya akan menjadi janji yang tertunda?

Maka asa Bambang Iman Santoso sedikit tumbuh saat Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal turun langsung meninjau ruas Jalan Pattimura, Senin, 23/2/2026. Kunjungan itu bukan seremoni panjang. Ia lebih menyerupai pesan bahwa pemerintah provinsi memilih bergerak cepat melalui skema pemeliharaan, sembari menyiapkan pembangunan rigid beton sepanjang satu kilometer pasca-Lebaran dengan anggaran sekitar Rp10 miliar.

Di tengah alat berat dan bau aspal basah, ada rasa lega yang barangkali tak sepenuhnya tertangkap kamera. Bagi Bambang, kepastian itu adalah muara harapan. Bahwa upaya lobi yang tak selalu terlihat publik akhirnya menemukan jawaban. Bahwa beban yang selama ini ia pikul, mulai terbagi, tak ia tanggung sendirian.

Tentu, pekerjaan belum selesai. Penutupan lubang dan perataan badan jalan adalah langkah awal. Soal drainase yang tak berfungsi optimal, genangan yang menggerus aspal, dan ketahanan konstruksi di musim hujan masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Tapi bagi seorang wali kota, kepemimpinan kadang bukan tentang siapa yang paling berkuasa, melainkan siapa yang paling bertahan menjaga harapan.

Di kota kecil yang denyut ekonominya bertumpu pada kelancaran akses, jalan mulus adalah hak dasar, bukan kemewahan. Dan di antara lubang-lubang yang perlahan ditambal itu, terselip satu hal yang tak kasatmata, keyakinan bahwa negara, dalam berbagai levelnya, akhirnya hadir.

Bagi Bambang, mungkin inilah yang paling ia tunggu—bukan sekadar aspal baru, melainkan kepastian bahwa keresahan warganya tidak dibiarkan menggantung terlalu lama. (*)