Oleh: Abid Bisara
Dalam sepekan terakhir, Kota Metro diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Akibatnya, sejumlah titik pemukiman warga terendam banjir. Di beberapa lokasi, ketinggian air mencapai satu meter. Warga panik, harta benda terendam, aktivitas terhambat. Dan seperti biasa, pertanyaan klasik kembali mencuat, ini salah siapa?
Pertanyaan itu wajar. Tapi menjawabnya tidak sesederhana menunjuk satu jari. Karena banjir di Metro adalah persoalan kompleks yang telah berlangsung lebih dari satu dekade, melampaui masa kepemimpinan siapapun, dari era Wali Kota Pairin hingga sekarang Bambang Iman Santoso.
Apakah Salah Hujan? Hujan memang pemicu langsung. Tapi apakah adil menyalahkan fenomena alam yang sudah berlangsung sejak bumi tercipta? Hujan turun karena siklus alamiah. Yang tidak alamiah adalah bagaimana kita memperlakukan lingkungan tempat air hujan itu mengalir.
Di Kampung Sawah, Metro Pusat, misalnya. Saluran irigasi yang seharusnya menjadi jalur air, berubah menjadi tempat pembuangan sampah warga. Plastik, botol, limbah rumah tangga, semuanya dibuang ke sana. Saat hujan datang, air mencari jalannya, tapi jalannya tersumbat sampah. Maka air meluap, masuk ke rumah-rumah. Lalu salah siapa?
Bahkan yang lebih parah, ada warga yang mendirikan bangunan tepat di atas saluran irigasi. Rumah-rumah berdiri di atas jalur air yang seharusnya menjadi hak publik. Ketika hujan turun, air yang terhambat bangunan itu kemudian merendam pemukiman, termungkin rumah mereka sendiri. Ironis, bukan?
Tapi masalah tidak berhenti di pemukiman. Sejumlah ruas jalan di Metro juga langganan banjir setiap hujan deras. Trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki, telah beralih fungsi menjadi lapak dagang. Pedagang kaki lima mendirikan tenda, meja, dan kursi di atas trotoar. Di bawah trotoar, mengalir saluran air yang kini tertutup dan tak terawat.
Belum lagi investor ritel modern. Supermarket, minimarket, Alfamart, Indomaret, mereka semua ingin buka cabang di lokasi strategis. Seringkali, mereka menutup trotoar, membangun hingga ke tepi jalan. Di bawah bangunan itu, saluran irigasi tertekan, tersumbat, atau bahkan hilang fungsi. Ketika hujan datang, air yang tak punya tempat mengalir akhirnya naik ke permukaan.
Lalu salah siapa? Salah investor yang mencari untung? Atau salah pemerintah yang memberi izin? Inilah dilema besar seorang Wali Kota. Di sinilah letak drama sebenarnya. Setiap kali banjir melanda, teriakan paling keras selalu tertuju pada pemerintah daerah. Wali Kota dianggap gagal. Padahal, persoalannya sudah mengakar puluhan tahun.
Coba bayangkan posisi Wali Kota Bambang Iman Santoso. Jika ia menegakkan aturan dengan tegas, menertibkan bangunan liar di atas saluran air, menggusur lapak pedagang di trotoar, mencabut izin bangunan yang menutup drainase, ia akan dituduh “tidak pro rakyat”. Pedagang akan demo. Investor akan protes. Media akan memberitakan penggusuran dengan nada negatif.
Jika ia membiarkan, banjir terus terjadi. Dan lagi-lagi ia yang disalahkan. Publik lupa bahwa bangunan-bangunan itu sudah ada jauh sebelum ia menjabat. Publik lupa bahwa sampah di saluran air adalah ulah warganya sendiri. Publik lupa bahwa trotoar yang beralih fungsi jadi lapak adalah hasil toleransi bertahun-tahun.
Inilah dilema besar yang dihadapi setiap pemimpin di Metro, antara tegas aturan atau populis di mata rakyat.
Yang paling menyedihkan, banjir di Metro telah menjadi siklus tahunan yang berulang tanpa henti. Setiap musim hujan tiba, air naik. Setiap air naik, warga mengeluh. Setiap keluhan muncul, pemerintah disalahkan. Setelah banjir surut, semua kembali seperti biasa, sampah tetap dibuang di irigasi, bangunan liar tetap berdiri, trotoar tetap jadi lapak. Hingga hujan berikutnya datang, dan siklus itu berulang.
Bukan hanya di Metro. Di banyak kota di Indonesia, pola ini terjadi berulang. Banjir adalah tamu tahunan yang tidak pernah diusir tuntas, hanya ditangani sementara lalu dibiarkan datang lagi. Lalu Sebenarnya Salah Siapa? Jawabannya mungkin tidak mengenakkan, salah kita semua.
Salah warga yang masih membuang sampah sembarangan. Salah warga yang mendirikan bangunan di atas saluran air. Salah pedagang yang mengalihfungsi trotoar. Salah investor yang menutup drainase demi perluasan toko. Salah pemerintah masa lalu yang memberi izin tanpa kajian lingkungan. Salah pemerintah sekarang yang gamang menegakkan aturan karena takut dituduh anti-rakyat. Dan salah kita semua yang hanya pandai menyalahkan saat banjir, tapi malas menjaga kebersihan lingkungan sehari-hari.
Kita ingin banjir selesai, tapi kita tidak ingin mengubah kebiasaan. Kita ingin pemimpin tegas, tapi kita protes saat kebijakan tegas menyentuh kepentingan kita. Kita ingin kota maju, tapi kita tidak siap dengan konsekuensi pembangunan.
Banjir di Metro tidak akan selesai hanya dengan mengganti Wali Kota. Tidak akan selesai dengan demonstrasi atau unjuk rasa. Banjir hanya akan selesai jika ada kesadaran kolektif bahwa persoalan ini milik kita bersama.
Pemerintah harus berani menegakkan aturan, meski tidak populer. Warga harus berhenti membuang sampah di irigasi. Pedagang harus rela trotoar dikembalikan fungsinya. Investor harus mematuhi aturan tata ruang. Semua harus mau berkorban sedikit demi kepentingan bersama yang lebih besar.
Sebab, pada akhirnya, banjir tidak peduli siapa Wali Kota-nya. Banjir hanya akan datang saat kita lupa bahwa alam punya aturan main yang harus dihormati.
Dan jika kita terus-menerus menyalahkan tanpa mau berbenah, jangan heran jika sepuluh tahun lagi, saat Wali Kota sudah berganti entah siapa, tulisan serupa masih akan terbit dengan judul yang sama, Banjir di Metro Salah Siapa?
