Sigerpos.com, Pontianak β Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat menggelar acara silaturahmi media (media gathering) di Rooftop Aula Soepomo, Pontianak, Kamis (24/10/2025). Kegiatan ini menjadi sarana strategis untuk memperkuat sinergi antara Imigrasi Kalbar dan insan pers dalam menyampaikan informasi keimigrasian kepada masyarakat.
Hadir dalam acara tersebut sejumlah pimpinan dan perwakilan media terkemuka di Kalimantan Barat, antara lain Kepala RRI Pontianak, Kepala Biro Kompas TV Pontianak, Kepala Biro Antara Kalbar, serta berbagai media cetak, elektronik, dan daring.
Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Kalimantan Barat, Wahyu Hidayat, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas peran media sebagai mitra strategis.
βMedia adalah mitra strategis kami. Sinergi yang kuat antara Imigrasi dan media sangat krusial untuk memastikan setiap kebijakan, layanan, dan informasi penting terkait keimigrasian tersampaikan secara akurat, cepat, dan mudah dipahami oleh masyarakat,β ujar Wahyu.
Ia juga menekankan peran penting media dalam mengedukasi publik mengenai isu-isu sensitif seperti pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), kemudahan prosedur pembuatan paspor, serta pengawasan orang asing.
Wahyu Hidayat turut memaparkan capaian kinerja positif Imigrasi Kalbar hingga Oktober 2025. Kontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 74,3 miliar, dengan rincian:
Β· PNBP dari layanan paspor sebesar Rp 65,2 miliar dari 92.724 paspor yang diterbitkan.
Β· PNBP dari layanan izin tinggal sebesar Rp 9,07 miliar dari 17.555 layanan.
βCapaian ini tidak hanya mencerminkan tingginya permintaan layanan, tetapi juga menunjukkan bahwa inovasi dan kemudahan prosedur yang telah diinformasikan melalui media berhasil diakses dan dimanfaatkan masyarakat,β jelas Wahyu.
Di akhir acara, Imigrasi Kalbar kembali menegaskan komitmennya untuk terus berkolaborasi secara erat dan berkelanjutan dengan media. Hal ini bertujuan memastikan setiap informasi keimigrasianβbaik terkait kemudahan layanan, kepatuhan hukum, maupun capaian kinerjaβdapat tersampaikan secara utuh dan tepat sasaran kepada seluruh lapisan masyarakat.(*)
