Oleh: David Segara
Gading Rejo, Pringsewu β Viralnya aksi Tiktoker Willy Salim membenahi jalan rusak di Desa Gading Rejo, Pringsewu, menuai beragam reaksi. Di satu sisi, masyarakat mengapresiasi langkahnya yang peduli terhadap kondisi infrastruktur. Namun, di sisi lain, hal ini justru memantik pertanyaan besar: mengapa pembenahan jalan malah dilakukan oleh warga biasa, bukan pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab?
Antara Apresiasi dan Ironi. Willy Salim, melalui akun TikTok-nya, menunjukkan proses perbaikan jalan yang ia lakukan menggunakan dana pribadi. Aksi ini mendapat pujian karena dianggap sebagai bentuk kepedulian sosial. Namun, di balik apresiasi tersebut, terselip ironi yang tak bisa diabaikan, jika seorang influencer bisa memperbaiki jalan, lalu di mana peran pemerintah daerah?
Fakta bahwa jalan umum harus diperbaiki oleh individu, bukan otoritas berwenang, seharusnya menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Ini menunjukkan kegagalan dalam memenuhi hak dasar masyarakat, yaitu infrastruktur yang layak.
Pemerintah harusnya lebih cepat tanggap. Masalah jalan rusak bukan hal baru di Pringsewu. Sudah seharusnya pemerintah memiliki sistem perawatan infrastruktur yang lebih responsif. Jika warga biasa bisa melihat dan bertindak, mengapa aparat pemerintah justru lamban merespons?
Pertanyaan lain yang mengemuka, apakah anggaran untuk perbaikan jalan sudah dialokasikan dengan tepat? Jika iya, mengapa masih banyak ruas jalan yang terbengkalai? Masyarakat berhak mendapat penjelasan transparan mengenai penggunaan dana publik.
Bukan Hanya Soal Jalan, Tapi Juga Akuntabilitas, Aksi Willy Salim seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah daerah. Ini bukan sekadar tentang satu jalan yang diperbaiki, melainkan cerminan tata kelola pembangunan yang masih bermasalah.
Alih-alih merasa tersaingi, pemerintah justru harus mengambil pelajaran dari kasus ini, Tingkatkan responsivitas, Laporan warga tentang infrastruktur rusak harus ditindaklanjuti cepat. Perkuat pengawasan anggaran. Pastikan dana pembangunan digunakan secara optimal. Libatkan masyarakat, Kolaborasi dengan warga bisa jadi solusi, tapi bukan berarti kewajiban pemerintah dialihkan ke rakyat.
Kesimpulannya jangan biarkan swadaya jadi solusi utama. Masyarakat boleh bangga dengan aksi Willy Salim, tetapi jangan sampai hal seperti ini dinormalisasi. Infrastruktur adalah tanggung jawab negara, bukan kewajiban warga atau influencer.
Pemerintah Pringsewu harus segera mengevaluasi diri, bukan hanya sibuk membuat konten, alah KDM Gubernur Jawa Barat. Jika tidak, yang terjadi bukan hanya jalan rusak, tapi juga rusaknya kepercayaan publik terhadap pemangku kebijakan.
