Sigerpos.com | Tanggamus – Wakil Bupati Tanggamus Agus Suranto meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di Kabupaten Tanggamus. Instruksi itu disampaikan saat memimpin Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Ruang Rapat Kantor Wakil Bupati, Senin, 27/7/2026.
Rapat membahas perkembangan inflasi, kondisi harga bahan pokok, neraca komoditas, serta evaluasi langkah pengendalian inflasi yang telah dilakukan pemerintah daerah sepanjang 2026. Hadir dalam rapat tersebut Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Tanggamus Hendra Wijaya Mega, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, serta perwakilan sejumlah OPD.
Dalam laporannya, Hendra Wijaya Mega menyampaikan inflasi nasional secara tahunan (year on year/y-on-y) pada Juni 2026 mencapai 3,34 persen, sedangkan inflasi Provinsi Lampung tercatat 2,46 persen.
Ia menjelaskan, komoditas yang masih menyumbang inflasi secara nasional antara lain emas perhiasan, bensin, ikan segar, dan beras. Adapun di Lampung, kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang utama inflasi.
Berdasarkan pemantauan harga melalui aplikasi SIKOPP, sebagian besar harga kebutuhan pokok di Kabupaten Tanggamus masih relatif stabil. Harga cabai merah besar, cabai rawit, dan bawang merah mengalami penurunan, sedangkan telur ayam ras naik tipis. Sementara harga beras medium, gula pasir, minyak goreng, daging ayam, dan daging sapi masih stabil.
Laporan TPID juga menunjukkan ketersediaan sejumlah komoditas pangan utama masih melebihi kebutuhan masyarakat. Stok beras tercatat mencapai 106.675 ton, sedangkan kebutuhan sekitar 5.297 ton atau surplus lebih dari 101 ribu ton. Surplus juga terjadi pada komoditas jagung, kedelai, cabai, gula pasir, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, hingga telur ayam ras.
Agus Suranto mengatakan pengendalian inflasi harus dilakukan secara berkelanjutan melalui sinergi seluruh perangkat daerah agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
“Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan sendiri. Seluruh OPD harus terus memperkuat koordinasi, memantau perkembangan harga, memastikan ketersediaan stok pangan, serta melakukan langkah cepat apabila terjadi gejolak harga di lapangan,” ujar Agus.
Menurut dia, program pengendalian inflasi seperti pasar murah, gerakan pangan murah, penetrasi pasar, dan pengawasan distribusi pangan perlu terus dilaksanakan secara konsisten.
“Kita ingin masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang wajar dan pasokan tetap tersedia. Karena itu seluruh upaya pengendalian inflasi harus terus dijalankan secara konsisten,” katanya.
Sepanjang 2026, Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah menjalankan sejumlah langkah pengendalian inflasi, di antaranya menyusun roadmap TPID, menggelar high level meeting, melaksanakan gerakan pangan murah, bazar pasar murah, operasi pasar LPG bersubsidi, pemantauan distribusi BBM, penyusunan neraca pangan, serta penetrasi pasar di sejumlah kecamatan.
Melalui rapat tersebut, TPID Kabupaten Tanggamus berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan pasokan, serta mengantisipasi potensi kenaikan harga menjelang periode meningkatnya permintaan masyarakat. (*)
