Sigerpos.com | Kota Metro – Kota Metro ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan nasional dalam program perluasan digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Pemerintah Kota Metro menyatakan siap mendukung implementasi program yang digagas Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri tersebut agar penyaluran bantuan lebih transparan dan tepat sasaran.
Komitmen itu mengemuka dalam audiensi antara jajaran Ditjen Dukcapil Kemendagri dan Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso di ruang kerja Wali Kota, Rabu, 20 Mei 2026.
Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN) Ditjen Dukcapil Kemendagri, Ningrum, mengatakan Kota Metro menjadi salah satu dari 42 kabupaten/kota yang dipilih dalam perluasan program digitalisasi bantuan sosial. Program tersebut sebelumnya lebih dulu diterapkan di Kabupaten Banyuwangi.
“Kota Metro menjadi salah satu daerah dalam perluasan digitalisasi program bansos dari 42 kabupaten/kota yang dikembangkan, yang sebelumnya diawali oleh Kabupaten Banyuwangi. Karena itu kami perlu bertemu langsung dengan Wali Kota dan jajaran untuk memastikan komitmen daerah demi keberhasilan program ini ke depan,” kata Ningrum.
Menurut dia, keberhasilan program memerlukan dukungan lintas organisasi perangkat daerah, terutama Dinas Sosial serta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik. Penguatan jaringan aplikasi serta percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya.
“Tujuannya agar masyarakat memiliki pemahaman yang sama bahwa program ini hadir untuk membantu masyarakat, sekaligus memastikan bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Ningrum juga menilai komitmen kepala daerah menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penetapan lokasi percontohan. Ia mengapresiasi dukungan yang diberikan Pemerintah Kota Metro terhadap program tersebut.
“Respons Wali Kota Metro sangat baik. Sejak awal beliau sudah menunjukkan komitmen yang kuat sehingga Kota Metro terpilih menjalankan program ini. Kami juga senang karena Bank Indonesia dan pihak terkait lainnya turut hadir sehingga program ini dapat diawasi bersama demi memastikan keberhasilannya,” katanya.
Melalui digitalisasi penyaluran bansos, pemerintah berharap proses penyaluran bantuan menjadi lebih efektif, transparan, dan akurat sehingga manfaatnya diterima masyarakat yang benar-benar berhak.
Program percontohan ini akan diterapkan di 42 kabupaten dan kota sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat sistem perlindungan sosial berbasis data kependudukan digital. (*) [Advertorial]
