Sigerpos|Fraksi PDIP DPRD Kota Metro memberikan catatan kritis terhadap Laporan Pertanggungjawaban APBD Pemkot Metro Tahun Anggaran 2024. Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Metro, Senin 7/7/2025.
Komisi II DPRD Kota Metro Ancila Hernani dalam penyampaiannya menegaskan bahwa, capaian target pendapatan tidak serta-merta mencerminkan kinerja maksimal pemerintah daerah.
“Realisasi yang sama dengan target pendapatan belum tentu optimal. Bisa jadi masih ada potensi pendapatan yang belum tergali, kebocoran di sektor penerimaan, atau target yang terlalu rendah,” tegas Ancilla Hernani, perwakilan Fraksi PDIP.
Fraksi PDIP juga menyoroti realisasi belanja daerah yang mencapai 96,3 persen dari total anggaran Rp1,08 triliun, menyisakan penghematan Rp40 miliar. Ancilla mempertanyakan penyebabnya.
“Apakah karena keterlambatan proyek, atau perubahan prioritas belanja yang mengorbankan sejumlah kegiatan?”.Ucapnya.
Pembiayaan APBD mencatat defisit Rp6,57 miliar, menunjukkan belanja melebihi pendapatan. PDIP mendesak Pemkot Metro menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih dalam untuk menutup celah ini. Selain itu, PDIP juga menyoroti buruknya layanan poli rawat jalan RSUD Jendral A Yani Metro. Over Kapasitas dan Ketidaknyamanan Di luar anggaran.
“Pasien berdesakan, antrian panjang fasilitas ini sudah tidak layak. Wali Kota harus bertindak, bukan hanya menunggu laporan,” tegas Ancilla.
Terkait dugaan Penyimpangan BOP Pendidikan, Fraksi PDIP juga mengingatkan kasus Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang sedang disidik karena diduga tidak tepat sasaran.
Ancila mendesak transparansi dan pengawasan ketat penggunaan dana daerah, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Fraksi PDIP itu juga menuntut agar evaluasi APBD tidak sekadar formalitas, tetapi diikuti perbaikan konkret mulai dari optimalisasi pendapatan hingga perbaikan layanan publik.
“Pengelolaan keuangan daerah harus akuntabel. Jangan sampai kasus serupa terulang,” pungkasnya.(*)[Aditya]
