Sigerpos.com | Kota Metro – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Metro mulai melaksanakan pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendataan perdana dilakukan di Rumah Dinas Wali Kota Metro sebagai penanda dimulainya sensus di wilayah tersebut.
Kepala BPS Kota Metro Arum Purbowati mengatakan sebanyak 144 petugas diterjunkan untuk melakukan pendataan di 22 kelurahan. Petugas akan mendatangi rumah tangga dan unit usaha secara door to door guna menghimpun data aktivitas ekonomi masyarakat.
Pendataan mencakup berbagai skala usaha, mulai dari usaha rumah tangga hingga usaha besar. Selain itu, petugas juga mengumpulkan informasi mengenai karakteristik ekonomi keluarga sebagai bagian dari penyusunan statistik nasional.

Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso mengatakan pelaksanaan Sensus Ekonomi memiliki peran penting dalam mendukung penyusunan kebijakan pembangunan di tingkat daerah maupun nasional.
“Pemerintah Kota Metro menyambut baik pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data yang akurat merupakan fondasi utama dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, baik di tingkat daerah maupun nasional. Karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat Kota Metro untuk menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang benar dan lengkap,” ujar Bambang.
Menurut dia, keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Data yang dihimpun akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan, pemberdayaan ekonomi, peningkatan investasi, serta penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Melalui Sensus Ekonomi 2026, kita dapat memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Hasilnya akan menjadi acuan penting bagi pemerintah dalam menghadirkan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung hingga akhir Agustus. Pemerintah Kota Metro berharap pelaksanaan pendataan berjalan lancar sehingga menghasilkan data yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional. (*) [Advertorial]
