Sigerpos.com, Bandar Lampung β Harus berjam-jam mengurus pembayaran pajak? Wajib pajak malas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun merosot. Inilah kegelisahan yang mengemuka dalam Sarasehan Jilid II bertajuk “Pajak Digali, Pajak Dikepul, Lalu?” yang digelar Sekretariat Bersama (Sekber) tiga konstituen Dewan Pers di Lampung β AMSI, SMSI, dan JMSI, Rabu (10/6/2026).
Bertempat di Lantai 3 Gedung Perpustakaan Daerah Jalan ZA Pagar Alam, forum yang menghadirkan Kepala Bapenda Lampung Saipul, perwakilan Dirlantas Polda Lampung Kompol Juli, dosen FH Unibra Rifandy Ritonga, serta akademisi Unila Prof. Dr. Marselina itu berlangsung panas namun produktif. Moderator Ketua Harian SMSI Lampung Fajar Arifin dengan cermat memantik diskusi.
Ketua JMSI Lampung, Ahmad Novriwan, membuka dengan pernyataan tegas: sarasehan ini digelar untuk membantu Pemprov Lampung menemukan metode penggalian pajak yang efektif guna menyelamatkan PAD yang terus menurun.
“Kami ingin membantu pemerintah meningkatkan PAD dari sektor pajak. Potensinya besar, tapi target belum tercapai,” ujarnya.
Senada, Ketua AMSI Lampung Hendri menegaskan bahwa kepedulian konstituen dewan pers ini lahir dari fakta bahwa meskipun potensi pajak sangat besar, target pendapatan masih jeblok.
“Lewat sarasehan ini, kami mendukung pemerintah menemukan solusi konkret,” tegas Hendri.
Puncak kritik disampaikan Ketua SMSI Lampung, Donny Irawan. Ia menyoroti bahwa kerumitan dan lamanya proses pembayaran pajak menjadi penyebab utama rendahnya kepatuhan wajib pajak. Ia bahkan menyindir bahwa sistem yang rumit ini membuat orang enggan, padahal kebutuhan anggaran terus mendesak.
“Kami berharap ada metode membayar pajak yang cepat dan mudah. Seperti belanja di Indomaret masuk, ambil, bayar, selesai. Jangan sampai bayar pajak harus berjam-jam, itu membuat masyarakat malas,” tegas Donny, disambut anggukan peserta.
Kritik ini langsung mengundang respons dari Kepala Bapenda Lampung Saipul yang mengakui adanya celah dan sedang menggenjot digitalisasi layanan. Dirlantas Polda Lampung yang diwakili Kompol Juli juga menyoroti pentingnya kepatuhan pajak kendaraan bermotor yang masih rendah.
Sarasehan ini menjadi bukti bahwa konstituen dewan pers tidak hanya meliput, tetapi juga terlibat aktif dalam mencari solusi atas persoalan daerah. Mereka mengajak akademisi dan eksekutif duduk bersama merumuskan terobosan: sistem pembayaran pajak digital, one-stop service, dan insentif bagi wajib pajak patuh.
Kesimpulan forum mendorong Pemprov Lampung untuk segera meluncurkan aplikasi pajak yang user-friendly dan memperpanjang jam layanan, sehingga setiap rupiah potensi pajak bisa benar-benar “dikepul” untuk kesejahteraan rakyat. (*)
