Sigerpo.com | Tanggamus – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Tanggamus menyiapkan perbaikan 752 unit rumah tidak layak huni (RTLH) pada 2026 melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah layak.
Pengawas lapangan PUPR Tanggamus, Deni Saputra, mewakili Kepala Bidang Penyediaan Perumahan Agustiadi, mengatakan ratusan unit RTLH tersebut berasal dari berbagai sumber pendanaan. βTotal ada 752 unit yang akan diperbaiki tahun ini untuk mendukung program nasional penyediaan tiga juta rumah layak huni,β kata Deni, Senin, 13/4/2026.
Ia merinci, sebanyak 75 unit bersumber dari APBD Kabupaten Tanggamus, 32 unit dari APBD Provinsi Lampung, dan 645 unit dari pemerintah pusat melalui APBN.
Dari alokasi APBD Tanggamus, sebanyak 50 unit diperuntukkan bagi RTLH hasil aspirasi dan usulan masyarakat dengan lokus kemiskinan ekstrem. Adapun 25 unit lainnya dialokasikan untuk penanganan rumah terdampak bencana, seperti puting beliung, kebakaran, banjir, dan tanah longsor.
Sementara itu, 32 unit bantuan dari Pemerintah Provinsi Lampung difokuskan pada kawasan permukiman kumuh di Pekon Purwodadi, Kecamatan Gisting, serta Pekon Wonosobo, Kecamatan Wonosobo.
Adapun 645 unit bantuan dari pemerintah pusat akan disalurkan melalui skema usulan reguler dan aspirasi dengan lokus kemiskinan ekstrem yang tersebar di 20 kecamatan. Di antaranya Kecamatan Pematang Sawa, Bandar Negeri Semuong, Cukuh Balak, Kelumbayan, Ulu Belu, Kotaagung Barat, dan Kotaagung Timur.
Deni menjelaskan, calon penerima BSPS harus memenuhi sejumlah syarat, antara lain berpenghasilan rendah, sudah berkeluarga, memiliki KTP dan Kartu Keluarga, belum memiliki rumah layak, memiliki lahan, serta bersedia menyediakan swadaya.
Setiap penerima manfaat akan memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta, yang terdiri atas Rp17,5 juta untuk pembelian material bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang. βUpah tukang dicairkan setelah pembangunan selesai,β ujar Deni.
Saat ini, tim pengawas lapangan mulai melakukan survei dan pendataan calon penerima. Hasilnya akan dilaporkan kepada pimpinan untuk proses selanjutnya. βKami targetkan realisasi bantuan berlangsung antara April hingga Mei 2026,β kata dia. (*)
