Sigerpos.com | Tanggamus – Pemerintah Kabupaten Tanggamus dinilai lamban merespons keluhan warga yang terisolasi di Kecamatan Pematangsawa. Sejumlah kepala pekon di wilayah itu memilih menempuh jalur tidak biasa dengan beraudiensi langsung dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, di Kota Solo.
Audiensi dilakukan pada Sabtu, 24 Januari 2026, di kediaman Jokowi di Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari. Mereka datang untuk memperjuangkan kelanjutan pembangunan jalan penghubung sembilan pekon di bagian selatan Pematangsawa yang selama ini minim akses darat.
Kepala Pekon Tampang Muda, Hamid, mengatakan akses jalan yang menghubungkan Pekon Waynipah dan Pekon Tampang Muda menjadi kebutuhan mendesak warga.
βSelama ini kami membangun jalan secara swadaya, dibantu alat berat pemkab dan dana desa. Tapi sekarang terancam berhenti,β kata Hamid, Minggu, 25/1/2026.
Menurut Hamid, pembangunan badan jalan telah dilakukan bertahap selama bertahun-tahun. Jalur tersebut kini telah tembus hingga Pedukuhan Padamaran. Namun, pemangkasan Dana Desa pada 2026 membuat kelanjutan proyek terancam.
βAnggaran desa terbatas, sementara swadaya masyarakat juga semakin berat,β ujarnya.
Kondisi itu mendorong para kepala pekon mencari dukungan hingga tingkat nasional. Dalam pertemuan dengan Jokowi, mereka memaparkan medan berat, keterbatasan alat, serta dampak ekonomi dan sosial akibat terputusnya akses darat.
βKami berdiskusi panjang. Beliau mendengar langsung bagaimana warga membuka jalan dari garis pantai Waynipah sampai Tampang Muda,β kata Hamid.
Menurut Hamid, pertemuan tersebut belum menghasilkan keputusan konkret. Jokowi menyarankan agar aspirasi warga disampaikan melalui jalur pemerintahan dengan menemui Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Jakarta.
Saran itu langsung ditindaklanjuti. Para kepala pekon mendatangi Sekretariat Wakil Presiden. Namun, mereka mendapat informasi agenda wakil presiden sedang padat sehingga audiensi belum dapat dipastikan.
βKami diminta bersurat. Karena belum ada kepastian, kami memilih kembali dan menunggu jadwal,β ujar Hamid.
Meski belum membuahkan hasil, para kepala pekon menegaskan perjuangan belum berhenti. Mereka berharap pemerintah pusat dan daerah memberi perhatian serius terhadap wilayah yang selama ini hanya mengandalkan jalur laut sebagai akses utama transportasi.
βKami ingin warga tidak lagi terisolasi,β kata Hamid. (*)
