Sigerpos.com, Kota Metro – Audiensi antara puluhan petani Metro Selatan dan jajaran Pemerintah Kota Metro di ruang kantor DPRD, Rabu, 22/4/2026, berubah tegang. Perbedaan data soal luas dampak gagal panen memicu perdebatan keras antara petani dan perwakilan OPD.
Sekitar 70 petani dari Metro Selatan mendatangi DPRD Metro untuk mengadukan banjir yang berulang kali merendam lahan pertanian mereka. Menurut petani, luapan saluran pengairan sejak Februari lalu membuat puluhan hektare sawah di Kelurahan Rejomulyo dan Sumbersari gagal panen.
Masalah muncul ketika Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Metro, Heri Wiratno, menyampaikan data pemerintah yang menyebut hanya tujuh petani terdampak.
Pernyataan itu langsung memancing protes. Para petani menilai angka tersebut jauh dari kenyataan di lapangan. Mereka menyebut sedikitnya 70 petani mengalami gagal panen akibat banjir.
βKami yang di sawah, kami yang merasakan. Jangan cuma di balik meja lalu mengatakan hanya tujuh orang. Ini tidak adil,β kata salah seorang petani.
Perbedaan data yang terpaut jauh itu membuat suasana rapat memanas. Sejumlah petani menuding pemerintah daerah tidak sungguh-sungguh mendata dampak banjir, bahkan terkesan mengecilkan persoalan.
Melihat situasi semakin memanas, Ketua DPRD Kota Metro, Ria Hartini, mengambil alih jalannya audiensi. Ia meminta perdebatan tidak berhenti di ruang rapat dan langsung menginstruksikan Komisi III DPRD Kota Metro turun ke lokasi.
βSaya sudah komunikasikan dengan Komisi III. Mereka akan turun ke lapangan untuk mendata ulang, memastikan data itu sinkron atau tidak. Jangan sampai ada perbedaan seperti ini lagi,β kata Ria saat diwawancarai usai audiensi.
Langkah itu diambil setelah DPRD menilai data pemerintah belum cukup meyakinkan. Bagi Ria, perbedaan antara tujuh dan 70 petani bukan sekadar soal angka, melainkan menyangkut validitas kebijakan dan nasib petani yang terdampak.
Ia juga menyoroti akar persoalan, yakni banjir akibat luapan sungai yang berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung. Karena itu, ia meminta pemerintah kota tidak berhenti pada pendataan, tetapi segera membuka komunikasi dengan instansi vertikal itu dan juga Pemerintah Provinsi Lampung.
βBanjir ini disebabkan sungai yang menjadi ranah balai besar. Saya minta dinas terkait menjalin komunikasi serius agar ada solusi,β ujar Ria.
Menurut dia, Pemerintah Kota Metro juga harus segera menyiapkan langkah konkret bagi petani yang terancam kehilangan musim tanam berikutnya.
Ria memastikan DPRD akan kembali menggelar audiensi lanjutan dengan menghadirkan Dinas Pertanian, BBWS Mesuji Sekampung, dan perwakilan petani Metro Selatan.
βHarus ada solusi yang jelas. Tidak bisa dibiarkan begitu saja,β kata dia. (*)
