Benarkah Rekomendasi DPRD Soal Banjir pada LKPJ Wali Kota Metro 2026? Ini Temuan Lapangan

Sigerpos.com, KOTA METRO — Rekomendasi DPRD Kota Metro terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota 2026, salah satunya menyoroti lemahnya penanganan banjir. Namun, temuan lapangan menunjukkan persoalan yang lain. Bukan sekadar perencanaan yang tidak optimal.

Juru bicara panitia khusus LKPJ DPRD Kota Metro, Roma Doni Yunanto, dalam rapat paripurna, Kamis (20 April 2026), menyatakan bahwa program penanganan banjir belum terencana dengan baik, terutama pada sistem drainase yang belum terintegrasi.

“Penanganan banjir belum optimal dan tidak terencana dengan baik,” ujar Roma dalam sidang tersebut.

Namun, berdasarkan penelusuran sejumlah laporan media dan keterangan warga, banjir yang menggenangi lima rukun warga di Kelurahan Hadimulyo Barat, Metro Pusat, tidak semata disebabkan oleh lemahnya perencanaan pemerintah saat ini.

Banjir di wilayah RW 04, 05, 06, 07, dan 08 disebut mulai terjadi setelah alih fungsi lahan pertanian dan area resapan air menjadi kawasan perumahan pada periode 2018 hingga 2020.

Kondisi memburuk pada 2022, ketika dilakukan perubahan struktur drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum. Proyek tersebut meliputi penambahan konstruksi penopang atau “cakar ayam” sepanjang sekitar 50 meter untuk mendukung penutup drainase dalam rangka pelebaran Jalan Lukman Tanjung.

Alih-alih memperlancar aliran air, perubahan struktur itu justru mempersempit saluran dan memicu penumpukan sampah. Dampaknya, puluhan rumah di RW 04 dan RW 05 terendam banjir dengan ketinggian air mencapai sekitar setengah meter.
Ketua RW 04, Talman, mengatakan warga telah berulang kali menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah setempat.

“Kami sudah menyampaikan bahwa penutupan drainase itu membuat aliran air tidak lancar hingga membanjiri rumah warga. Tapi sampai sekarang belum dibongkar,” kata Talman.

Pada 2022, persoalan tersebut dilaporkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum saat itu, Robby Kurniawan. Namun, hingga yang bersangkutan menjadi terdakwa dalam kasus korupsi proyek Jalan Dr. Soetomo, belum ada pembongkaran terhadap konstruksi yang diduga menjadi penyebab utama banjir.

Pada 2023, pemerintah kota sempat merespons persoalan ini melalui program dialog Saburai Talks di Saburai TV. Wali Kota saat itu, Wahdi, merekomendasikan pembongkaran struktur drainase yang bermasalah.

Meski demikian, rekomendasi tersebut tidak dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Sejumlah sumber menyebutkan proyek perubahan struktur drainase tersebut diduga berkaitan dengan kepentingan pihak tertentu.

Seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa proyek itu merupakan atensi oknum aparat penegak hukum.

“Proyek itu dijalankan karena ada tekanan dari oknum yang bekerja di APH,” ujarnya.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUTR Kota Metro pada 2021, Sri Mulyani, menjelaskan perannya saat itu hanya sebagai pelaksana, bukan perencana. Ia juga menyebut saat ini tidak lagi menjabat di Dinas PUTR sehingga persoalan tersebut bukan lagi menjadi kewenangannya.

“Saya luruskan dulu, perencanaan itu bukan dari saya. Itu merupakan permintaan warga yang disampaikan melalui lurah, kemudian saya selaku PPK hanya melaksanakan,” kata Sri Mulyani.

Ia menyebut proyek tersebut bersifat tidak permanen dan dapat dibongkar jika tidak lagi dibutuhkan. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci siapa warga yang dimaksud.

“Itu tidak permanen. Ketika tidak dibutuhkan, bisa diangkat kembali sesuai mekanisme. Kalau sekarang kondisinya seperti apa, saya tidak tahu karena sudah bukan kewenangan saya,” ujarnya.

Kini, warga terdampak berharap Wali Kota Metro terpilih 2025, Bambang, segera mengambil langkah konkret untuk membongkar konstruksi bermasalah dan menormalisasi drainase agar banjir tidak terus berulang.(*)[Abid]