Sigerpos – Tantangan berat akan dihadapi para kepala daerah terpilih saat usai dilantik pada 20 Februari 2025, dalam pembangunan infrastruktur di masing-masing daerah, tidak terkecuali di Provinsi Lampung.
Tugas berat yang akan dihadapi salah satunya membangun kepercayaan masyarakat, ditengah intruksi presiden tentang efisiensi anggaran. Akibat Intruksi Presiden RI (Inpres) No. 1 tahun 2025, seluruh anggaran di pangkas, agar program Presiden saat Pilpres dapat berjalan.
Terutama di Provinsi Lampung, persoalan infrastruktur yang buruk disetiap kabupaten kota, menjadi pekerjaan rumah para kepala daerah yang mayoritas baru. Tidak terpilihnya kemabli para pemimpin petahana, lantaran masyarakat mengharapkan adanya perubahan, salah satunya perbaikan infrastruktur.
Namun hal ini akan sulit terwujud dalam waktu dekat, akibat keputusan presiden yang mangkas seluruh anggaran, di seluruh sektor, mulai dari pembangunan, pendidikan, kesehatan dan lainnya, kecuali anggaran DPRD, kepolisian dan anggaran pertahanan.
Inpres RI no. 1 tahun 2025 yang dikeluarkan, memiliki banyak dampak, mulai dari jutaan tenaga honorer yang di PHK, serta akan terhambatnya pembangunan infrastruktur. Ketika anggaran terbatas, kepala daerah harus menentukan prioritas yang paling mendesak. Hal ini bisa menyebabkan penundaan atau pengurangan proyek-proyek infrastruktur yang sudah direncanakan, seperti jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya.
Dalam kondisi anggaran terbatas, pengelolaan proyek infrastruktur harus dilakukan dengan sangat efisien. Kepala daerah perlu memastikan bahwa setiap dana yang ada, digunakan dengan tepat sasaran dan tidak ada pemborosan, yang bisa mempengaruhi kualitas pembangunan.
Efisiensi anggaran sering kali memaksa kepala daerah untuk mencari sumber pendanaan alternatif, seperti kerjasama dengan pihak swasta (public-private partnership/PPP), atau menarik dana dari lembaga lain. Meskipun ini dapat menjadi solusi, proses negosiasi dan pencarian mitra yang tepat juga menjadi tantangan tersendiri.
Efisiensi anggaran dapat menghambat pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan. Kepala daerah perlu memastikan bahwa pengurangan anggaran tidak merugikan keberlanjutan proyek-proyek jangka panjang yang penting, bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Efisiensi anggaran juga dapat menuntut koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait. Tantangan muncul jika ada perbedaan kepentingan atau kebijakan yang membuat perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur menjadi lebih sulit.
Di tengah keterbatasan anggaran, salah satu tantangan utama adalah memastikan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah yang lebih terpencil. Kepala daerah perlu menyeimbangkan kebutuhan pembangunan di kawasan urban dengan kebutuhan di kawasan rural.
Menghadapi tantangan ini, kepala daerah perlu memiliki perencanaan yang matang, memaksimalkan sumber daya yang ada, dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, mengingat masyarakat tidak peduli tentang kondisi keuangan negara, melainkan kerja nyata pera kepala daerah dalam merealisasikan janji pada saat Pilkada.
