Sigerpos.com | Tanggamus — Persoalan pembayaran proyek pembangunan talut penahan tanah dan drainase di Pekon Antar Brak, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, masih terus bergulir. Kontraktor asal Kabupaten Pringsewu mengaku belum menerima pelunasan pekerjaan senilai Rp190 juta yang dikerjakan pada 2025. Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Tanggamus pun memberikan penjelasan terkait mekanisme pengelolaan dan pengawasan proyek tersebut.
Sekretaris Inspektorat Tanggamus, Gustam Apriansyah, mengatakan camat dapat memfasilitasi penyelesaian persoalan di tingkat pekon. Namun, kewenangan itu sebatas fungsi koordinasi sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten sekaligus tim monitoring kegiatan pekon.
Menurut Gustam, pekerjaan yang bersumber dari anggaran pekon pada prinsipnya dilaksanakan secara swakelola. Pemerintah pekon dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk pekerjaan yang membutuhkan spesifikasi teknis tertentu dan tidak memungkinkan dikerjakan oleh masyarakat setempat atau disebut kontraktual.
Terkait musyawarah antara kontraktor dan Pemerintah Pekon Antar Brak, Gustam menegaskan camat hanya berwenang memfasilitasi penyelesaian persoalan. Camat tidak boleh mengarahkan penggunaan Dana Desa tanpa prosedur dan dasar yang jelas.
Inspektorat, kata dia, belum mengetahui substansi perjanjian antara kepala pekon dan kontraktor. Karena itu, instansinya belum dapat menyimpulkan ada atau tidaknya kesalahan dalam kesepakatan tersebut. Inspektorat juga belum memanggil pihak-pihak terkait.
“Inspektorat belum bisa melakukan pemanggilan, menunggu perintah atasan apakah pemberitaan ini akan ditindaklanjuti, mengingat belum ada kerugian negara yang ditimbulkan karena perjanjian tersebut,” ujar Gustam kepada Sigerpos.com, Selasa, 10/11/2026.
Gustam menambahkan, kegiatan yang telah dianggarkan pada 2025 semestinya dibayarkan sesuai peruntukannya. Pembayaran kewajiban tersebut tidak boleh dibebankan menggunakan anggaran 2027.
Ia juga menyoroti penyerahan OTP dan dokumen pekon kepada pihak luar. Menurut Gustam, hal tersebut merupakan kesalahan karena kewenangan menyimpan dokumen dan melakukan penarikan dana berada pada kepala pekon dan bendahara.
Gustam mengimbau pemerintah pekon agar menggunakan Dana Desa 2027 untuk membiayai program prioritas yang telah direncanakan.
Terpisah, Pelaksana Tugas Kepala Dinas PMD Tanggamus, Syarif Zulkarnain, mengatakan instansinya akan memeriksa hasil monitoring dan evaluasi (monev) Kecamatan Limau terhadap Pekon Antar Brak pada 2025.
Pemeriksaan tersebut, kata Syarif, bertujuan memastikan kesesuaian antara perencanaan program kerja pekon dan pelaksanaannya di lapangan. PMD juga akan memeriksa kelengkapan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (RAPBPekon) serta laporan pertanggungjawaban.
Selain administrasi, pemeriksaan akan mencakup pengawasan fisik untuk memastikan progres dan kualitas pekerjaan sesuai dengan ketentuan.
“Kami akan meminta hasil monev Pekon Antar Brak tahun 2025. Dasar analisis kami dari LPJ pekon,” kata Syarif.
Mengenai surat perjanjian tertulis antara kontraktor dan pemerintah pekon, Syarif menyebut dokumen tersebut merupakan ranah aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) atau Inspektorat yang memiliki kewenangan untuk memintanya.
Sigerpos.com telah berupaya meminta penjelasan Sekretaris Pekon Antar Brak dan tokoh masyarakat yang menghadiri musyawarah melalui pesan WhatsApp. Namun, hingga berita ini diterbitkan, keduanya belum memberikan tanggapan.
Sementara itu, tokoh jurnalis asal Kecamatan Limau, Sazili, mendesak Dinas PMD dan Inspektorat Tanggamus menindaklanjuti persoalan tersebut. Ia meminta kedua instansi memastikan apakah polemik pembayaran proyek itu berkaitan dengan persoalan administrasi atau mengindikasikan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Pekon Antar Brak.
Menurut Sazili, Dana Desa merupakan uang negara yang penggunaan dan peruntukannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Jika benar terdapat kesepakatan pembayaran kewajiban dengan mengandalkan pencairan Dana Desa tahun berikutnya, mekanisme dan dasar hukumnya harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
“Kami akan kawal persoalan itu. Jangan sampai ada transaksi penggunaan anggaran Dana Desa untuk menutupi masalah pribadi,” tegasnya. (*)
