Sigerpos.com | Tanggamus – Persoalan pembayaran proyek pembangunan talut penahan tanah dan drainase di Pekon Antar Brak, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, menyisakan persoalan. Seorang kontraktor asal Kabupaten Pringsewu mengaku belum menerima pelunasan pekerjaan senilai Rp190 juta yang dikerjakan pada 2025.
Kontraktor bernama Wawan mengatakan, pekerjaan tersebut dilaksanakan berdasarkan kontrak dengan Pemerintah Pekon Antar Brak. Meski proyek telah selesai dan diserahterimakan, pembayaran tak kunjung diterima.
Ia mengaku telah berulang kali menagih kepada pemerintah pekon, tetapi belum memperoleh kepastian. Karena merasa tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, Wawan kemudian meminta sejumlah pihak memfasilitasi musyawarah.
Pihak yang dilibatkan antara lain Camat Limau, Babinsa, Badan Hippun Pemekonan (BHP), tokoh masyarakat, serta aparatur Pekon Antar Brak.
Menurut Wawan, dalam musyawarah yang digelar di balai pekon, disepakati bahwa pemerintah pekon akan melunasi tunggakan tersebut melalui dua kali pembayaran pada tahun anggaran 2027. Masing-masing pembayaran direncanakan sebesar Rp85 juta.
Sebelum pembayaran tersebut, pemerintah pekon disebut telah menyerahkan cicilan sebesar Rp20 juta.
“Pada musyawarah itu pemerintah pekon mencicil Rp20 juta. Sementara sisanya disepakati akan dibayarkan dua kali setelah Dana Desa cair, yakni pada tahap pertama dan tahap kedua tahun anggaran 2027,” kata Wawan melalui sambungan telepon, Senin, 9/11/2026.
Wawan juga mengungkapkan, untuk meyakinkan dirinya atas kesepakatan tersebut, pihak pemerintah pekon menyerahkan kode one-time password (OTP) dan sejumlah dokumen yang disebut berkaitan dengan pencairan Dana Desa. Dengan demikian, menurut dia, proses penarikan dana nantinya akan berada dalam pengawasannya.
Ia menegaskan, kesepakatan itu merupakan hasil musyawarah yang melibatkan kepala pekon, aparatur pekon, BHP, tokoh masyarakat, Camat Limau, dan Babinsa.
Sementara, Camat Limau Sunardi membenarkan kehadirannya dalam musyawarah tersebut, tetapi mengaku tidak mengetahui secara menyeluruh substansi persoalan yang dibahas.
Sunardi mengatakan, dalam pertemuan itu dirinya hanya menyarankan agar musyawarah menghasilkan keputusan sehingga persoalan tidak berlarut-larut.
Ia juga membantah pernah menandatangani perjanjian pembayaran tunggakan antara Pemerintah Pekon Antar Brak dan kontraktor.
Menurut Sunardi, persoalan pembayaran tersebut memang harus diselesaikan. Namun, ia mengingatkan agar penyelesaiannya tidak dilakukan dengan menyalahi prosedur penggunaan Dana Desa.
“Besok kepala pekon dan sekretaris pekon akan saya panggil untuk diberikan pembinaan agar mereka tidak menggunakan anggaran Dana Desa tanpa prosedur yang jelas,” kata Sunardi.
Sementara itu, Kepala Pekon Antar Brak, Viendra, belum memberikan penjelasan substantif saat dikonfirmasi mengenai tunggakan proyek maupun kesepakatan pembayaran menggunakan Dana Desa 2027.
Saat dimintai tanggapan, ia hanya mengatakan, “Silakan kalau kesepakatan itu akan dipermasalahkan.” (*)
